Sunday, April 11, 2010

Pemerintahan bebas vs Pemerintahan Korup

Melihat judul dari artikel ini, timbul sebuah pertanyaan fundamental apa sebenarnya definisi dari pemerintahan bebas dan pemerintahan korup?. Berseberangankah ?. Sebelum kita mendefinisikan pemerintahan bebas, seyogyanya kita definisikan dulu pemerintahan korup. Pemerintahan korup adalah pemerintahan yang rusak. Korup berasal dari kata “corrupt” yang berarti rusak atau buruk. Selama ini kita definisikan korup itu dengan pencurian uang secara terhormat yang dilakukan para pejabat, sebenarnya itu adalah sebagian kecil dari definisi korupsi itu sendiri. Trus, pemerintahan yang rusak itu seperti apa ?. Pemerintahan yang rusak adalah pemerintahan dimana sistem pemerintahannya tidak berjalan normal. Ia terhambat dengan kinerja para pejabat atau unsur pemerintahan yang tidak menunjukkan sikap patriotik alias jujur dan benar-benar memajukan negara. Kita ambil sampel aja Indonesia, negara yang kita cintai bersama. Indonesia sekarang ini bisa dijuluki negara terkorup di Asia. Memang tidak salah Indonesia kini menempati negara terkorup nomor wahid di Asia. Banyak pejabat di negeri ini main uang panas biarpun gaji mereka melangit. Sebut aja kasus terkini yang lagi hot di media massa. Kasus Gayus Tambunan yang mengkorup uang rakyat sebesar 28 M dari income perpajakan. Seperti kesakasian mantan kabareskrim Susno Duaji. Gayus hanyalah bawahan saja yang tugasnya sebagai pelaksana. Masih ada otak perkara kasus ini yang sampai sekarang lagi diusut. Jika kita simak bersama, pastilah kasus ini melibatkan banyak orang oknum Polri, Kejaksaan dan Departemen keuangan. Inilah kasus yang tersusun rapi dan terencana. Ini mengindikasikan bahwa kasus korupsi telah mendarah daging pada para pejabat kita.
Contoh lainnya, belum hilang dalam ingatan kita kasus bank century senilai Rp. 6,7 T yang sekarang mulai redup dan juga kasus-kasus lain di daerah-daerah. Semua itu pasti dilakukan oleh pejabat-pejabat busuk yang haus kekuasaan. Mungkin indikasi ini benar, karena mereka pas kampanye habisin uang selangit dan setelah terpilih ia berusaha mengembalikan uangnya dulu yang ia keluarkan. Tak heran ‘money politic’ pun terjadi pra pemilu.
Tidak hanya kasus pencurian uang oleh pejabat, namun juga sistem pemerintahan ini yang compang-comping. Seperti kata Presiden kita, kita ini negara hukum . Ya memang secara sepintas benar adanya. Negara kita memiliki Kitab Pusaka UUD’45 dan Pancasila disamping juga KUHP oleh Polri dan mungkin keppres dan masih lagi aturan-aturan pengatur rakyat lainnya. Namun, apakah semua terlakasana dengan baik?. Secara personal, saya jawab tidak. Mengapa?. Sekali lagi karena penguasa kita masih belum jujur menegakkan hukum. Contohnya saya ambil dari kasus Arthalyta Suryani. Dia yang terlibat kasus suap Jaksa Agung Urip Tri Gunawan memang dibuih empat tahun penjara namun enak banget gitu. Dia dibedakan di buih yang mewah dengan kamar full karaoke dan terkesan seperti hotel bintang tiga. Selain itu juga dia dapat keluar masuk lapas tanpa pengawalan ketat petugas. Ini berseberangan dengan Mbok Minah terdakwa pencuri dua biji kakao yang hendak dibuih dua tahun penjara. Pertanyaan yang timbul sekarang, hukum itu untuk siapa ?. Jawabannya, hukum hanyalah untuk kaum-kaum konglomerat dan terhormat. Kaum miskin yang tidak berduit ntar dulu.
Sekarang kita beralih ke pemerintahan bebas. Pemerintahan bebas tentunya berkebalikan dengan pemerintahan korup. Pemerintahan yang menjunjung tinggi sistem pemerintahan yang bersih dan adil. Pemerintahan ini menjunjung nilai-nilai keluhuran dan kejujuran. Hukum-hukum ditegakkan dengan setegak-tegaknya. Ia tak pandang bulu. Semua warga negara sama di depan hukum. Tak pandang pejabat tinggi maupun rakyat jelata.
Contoh negara yang menerapkan pemerintahan ini adalah China. China benar-benar menerapkan sistem pemerintahan yang transaparan dan tegas memberantas mafia penghancur sistem pemerintahan. Kita lihat sekarang kemajuan bangsa ini yang dapat menyaingi Amerika Serikat dan berhasil menguasai mayoritas pasar dunia. Negara ini sangat tegas memberantas para koruptor. Tak tanggung-tanggung para koruptor dihukum mati. Inilah bentuk ketegasan pemerintah yang seharusnya dicontoh negara-negara berkembang seperti Indonesia.
Akhirnya kita hanya sekedar berharap, negara kita ini bisa menerapkan pemerintahan ideal yang jauh dari praktik-praktik mafia peradilan dan makelar-makelar kasus yang secara perlahan-lahan merusak dan menghancurkan tatanan sistem pemerintahan kita.

0 komentar: