Wednesday, May 25, 2011

Indonesiaku dan Nasehat Ki Hajar Dewantara*



Ing Ngarso Sung Tulodho
Ing Madyo mangun karso
Tutwuri Handayani

Indonesia kini didera banyak ancaman. Tak hanya dari Cina dari segi perdagangan juga Amerika Serikat dari segi interferensi kebijakan nasional. Namun, ancaman terbesar justru terletak dalam diri para eksekutor kebijakan negeri ini. Saya memandang mereka sekarang sangat jauh dari namanya solid. Kepada pihak satu ke pihak lain yang notabene rekan di pemerintahan saling menjatuhkan bahkan saling memfitnah. Kita menyaksikan dalam media nasional mulai dari televisi bahkan koran diberitakan bahwa hampir semua lembaga tinggi di negara ini sudah dipolitisasi dengan sempurna. Polemik PSSI yang tak kunjung usai, korupsi anggota Dewan dari fraksi parpol tertentu, konflik KPK dengan Mahkamah Agung dan isu yang lagi hangat yaitu konflik Mahkamah Konstitusi dengan politisi Partai Demokrat Ruhut Sitompul.

Masalah-masalah diatas sudahlah menjadi contoh konkret hilangnya kesatuan eksekutor dalam mewujudkan visi satu Indonesia yang utuh Bhineka Tunggal Ika. Hal ini menginformasikan kepada kita bahwa kepentinganlah yang menonjol dari para eksekutor kita. Mereka bukannya membawa suara rakyat melainkan suara keroncongan perut dan nafsu mereka. Kita setiap hari dijejali berita tentang banyak eksekutor yang memiliki tabungan milyaran rupiah, rumah yang mahamegah, mobil mewah yang lebih dari satu dan berbagai kehebohan lain dari hasil korupsi. Watak korupsi ini kita dapati banyak dari para eksekutor kita.

Nasehat Ki Hajar Dewantara

Kita dan para eksekutor kita banyak lupa akan nasehat yang pernah diberikan oleh Ki Hajar Dewantara beberapa puluh tahun lalu. Ki Hajar Dewantara yang salah satu pencetus pendidikan modern di Indonesia  adalah sesosok yang  sangat memperhatikan dunia pendidikan  sehingga tak salah jika kita menyebut beliau sebagai bapak pendidikan. Tagline yang sangat kita kenal adalah Tutwuri handayani dimana kita dapat melihatnya diberbagai lambang Sekolah Dasar. Padahal tidak cuma itu, tetapi ada dua untaian kalimat sebelumnya sehingga kalimat lengkapnya  adalah Ing Ngarso Sung Tulodho, Ing Madyo mangun karso , Tutwuri Handayani.

Ing Ngarso Sung Tulodho bermakna di depan memberi teladan. Para eksekutor kalo kita ambil mayoritas sangatlah jauh dari poin pertama ini. Kita lihat beberapa bulan terakhir di media massa disorotkan banyak masalah pelik dan memalukan yang didera mereka. Mulai dari kasusu video porno yang ditonton anggota dewan saat rapat, kasus korupsi yang tak kunjung usai, kunjungan para wakil rakyat ke luar negeri namun tanpa hasil yang jelas dan berbagai permasalahan lainnya. Saya jadinya bingung, apa layak kita sebut mereka pemimpin?. Kalo demikian kiranya sifat mereka, mereka tak berbeda jauh karyawan biasa yang hanya bisa bekerja biasa dan harap cemas kalau mereka bakalan dipecat. Saya ingin menyoroti anggota dewan lagi. Di media kita lihat saat rapat paripurna, sering kita temukan kursi kosong. Ini menginformasikan kembali ke kita bahwa mereka jauh dari teladan sebagai pemimpin. Seharusnya mereka memberi teladan yang mulia bukan sebaliknya dimanapun mereka berada. Kita juga harusnya demikian.

Ing Madyo Mangun Karso bermakna ditengah member dukungan. Kalau kita kembali menelusuri jejak politisi kita di Senayan mereka tidaklah solid satu kesatuan. Tidak hanya kepada antar anggota dewan, juga kepada bos mereka yaitu presiden. Mereka  tidak sungkan-sungkan menghujan bosnya di hadapan media massa sehingga memperbesar masalah yang ada. Hal ini juga menjadikan pemerintahan pecah dan program-program yang telah direncanakan berantakan karena dikalahkan dengan hujatan tersebut. Ini juga mengerem kinerja bos karena harus cuci nama di hadapan hukum. Kita sangatlah mengharapkan mereka para eksekutor di dewan yang notabene bawahan presiden harus mengikis habis hujatan dan kritikan di media menjadi usulan yang solutif dan partisipatif sehingga membuat solid pemerintahan. Juga diharapkan dukungan yang berkesinambungan atas upaya-upaya pemerintah mewujudkan Indonesia yang lebih baik. Jika ada kebijakan presiden yang kurang baik, diharapkan saran cerdas dan solutifnya di depan presiden sehingga keberjalanan pemerintah menjadi lebih cepat dan terarah.

Tutwuri Handayani bermakna dibelakang memberi dorongan. Kita sering menyaksikan rakyat yang bersuara ingin segera dilakukan pemilu ulang, revolusi dan sebagainya. Saya rasa permintaan rakyat untuk kala ini tidak realistis dan cenderung politis karena kita melihat pemerintahan kita sekarang cukup stabil. Berbeda pada saat zaman reformasi 1998 dahulu dimana pemerintahan carut marut, inflasi naik drastis dan juga krisis moneter. Yang sangat ironi yaitu jika rakyat hanya bersuara tanpa berfikir panjang apa implikasi jika usulan mereka diterima. Jika kejadian ini kita temui sehari-hari dan meluas, bisa dipastikan Indonesia akan runtuh dan luluh lantak. Seorang rakyat partisipatif adalah selalu mendukung upaya-upaya pemerintah untuk memajukan bangsa. Mereka semula berfikir positif dahulu, baru kemudian jika ada kebijakan pemerintah yang salah, dibenarkan dengan cara yang santun. Kalau demonstrasi demonstrasi yang santun, kalau menulis di media menulis yang santun, kalau berbicara di depan media berbicara yang santun dan sebagainya. Kita mencoba menjadi bangsa yang cerdas. Kita melihat pemerintah bukanlah musuh tapi teman sehingga kita kita akan lebih mudah bergerak bersama untuk membentuk satu Indonesia.

Ketiga hal tadi jika kita dan para eksekutor lakukan, akan dapat dimungkinkan terbentuknya Indonesia yang baik dan bermartabat tidaklah sekedar wacana. Kita akan bergerak bersama menuju satu Indonesia. Merdeka !

*Ditulis oleh Uruqul Nadhif Dzakiy (Peserta PPSDMS Regional II Bandung) sebagai tugas essay Bang Bactiar Firdaus

0 komentar: